Jakarta- (11/04/23)- Pemerintah terus mendorong percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia.
Penerbitan izin usaha ini nantinya dapat mempermudah UMK dalam penerbitan sertifikat halal, dan SNI Bina UMK.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan percepatan penerbitan NIB selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini sudah ada 4 juta NIB.
“Perintah bapak presiden sehari 100 ribu (terbit). Dari 4 juta tersebut, 98% itu UMKM,” kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi Produk Halal, Percepatan Penerbitan NIB, dan SNU Bina UMK Bagi Usaha Mikro di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023).
Di sisi lain, dari besaran 98% tersebut yang sudah mendapat sertifikat halal masih sangat minim. Hal ini pun menjadi salah satu PR besar bagi pihaknya bersama Kemenkop UKM.
Selain itu, hambatan lainnya yang juga disinggung Bahlil ialah menyangkut sinergi bersama perbankan.
Fungsi NIB yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kredit usaha rakyat (KUR) hingga saat ini masih belum terwujud.
“Jadi kami sama Pak Teten sama Presiden ngomongnya tiap hari kredit tanpa agunan Rp 25-100 juta, cukup NIB. Ini nggak jalan, jadi kami jangan disuruh nipu tiap hari.
Perbankan ngomong apa masalah kalian supaya tidak ada penipuan struktural,” kata Bahlil.
“Ternyata masih dikenakan jaminan. Jadi UMKM apa yang bisa dijamin? Gerobaknya aja masih utang,” sambungnya.
Selain itu, permasalahan lainnya ialah laju penerbitannya yang hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenkop UKM dalam penyelesaian perkara ini.
Adapun menyangkut NIB ditargetkan pada 2023 mencapai 10 juta. Bahlil mengatakan idealnya target penerbitan sertifikat halal bisa paralel dengan penerbitan NIB.
Oleh karena itu, targetnya pada tahun ini sertifikasi halal juga bisa setara jumlahnya dengan NIB, mencapai 10 juta.
“Kami lagi mencari formulasi dengan langkah strategis apa agar berapa NIB yang keluar, sertifikasi halal sebanyak itu. Yes (10 juta sertifikat halal),” kata Bahlil.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, langkah percepatan penerbitan NIB ini sangat diperlukan untuk mendukung upaya pergeseran UMK dari sektor informal menjadi formal.
Berkaitan dengan sertifikat halal, saat ini total realisasinya baru mencapai 129.206 (0,2%) atau sekitar 1,02 juta produk.
Penerbitan sertifikat halal ini akan terus didorong mengingat hal ini sejalan dengan akan diwajibkannya sertifikasi halal pada 2024 mendatang.
“Sertifikat halal dengan asumsi 100 ribu sertifikat setahun. Ada 64,2 juta UMKM yang butuh sertifikat atau hitungan saya ada 30 juta UMKM yang butuh sertifikasi halal.
Kalau rata-rata 21 hari, normalnya 600 tahun. Keburu kiamat. Ini perlu jalan keluar gimana percepatannya,” katanya.
Di sisi lain, Teten mengatakan seharusnya target penerbitan sertifikat halal ini bisa paralel dengan penerbitan NIB, sehingga harapannya pihaknya bersama Kementerian Investasi/BKPM bisa mencari solusi agar keduanya bisa sama.
Sementara untuk SNI Bina UMK saat ini jumlahnya telah mencapai 62,5 ribu atau sekitar 0,09% dari keseluruhan UMKM.
Untuk kemudahan SNI ini, akan didorong penerapan SNI Bina UMK ini kepada minimal 30% dari yang telah menerbitkan NIB.
