Berita

Jakarta (06/03/2023)- Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan, Indonesia dan Malaysia bisa bekerja sama guna mengembangkan industri halal.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan pasar produk halal terbesar dan Malaysia salah satu eksportir produk halal terbesar pula.

“Saya pikir kita perlu kolaborasi untuk membangun ekosistem halal,” ujar Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar dalam Malaysia-Indonesia Halal Forum and Industry Engagement 2023 yang dipantau secara virtual.

Ia menyampaikan, kerja sama terkait jaminan sertifikasi halal sangat penting. Kendati demikian, upaya membangun ekosistem lebih penting.

“Kita perlu lihat lebih dari itu, bagaimana membangun ekosistem. Bagaimana industri di Malaysia dan Indonesia bisa kerja sama. Indonesia punya raw material dan Malaysia punya manufakturnya,” tutur dia.

Saat ini, kata Afdhal, Indonesia tengah menyiapkan Masterplan Industri halal. Indonesia pun memiliki inisiatif dalam memperkuat perdagangan halal global, yaitu kodifikasi ekspor halal atau barang-barang impor.

Dijelaskan, tujuan dari kodifikasi halal yaitu mengintegrasikan data barang-barang bersertifikasi halal dengan transaksi ekspor impor menggunakan kode Harmonised System (HS).

“Bicara halal, ekosistem industri kita mungkin tidak punya angka pasti terkait jumlah ekspor dan impor. Tapi, bagaimana untuk memperkenalkan produk halal ke pasar dunia, karena perkembangan industri perlu informasi, jadi kita ingin membuka informasi tentang halal ke dunia,” jelas dia.

Caranya, lanjut Afdhal, dengan mendorong Mutual Recognition Agreement (MRA) di antaranya badan sertifikasi halal yang melipui intercharge sertifikat halal elektronik dan adopsi kode HS untuk ekspor impor barang ekspor halal.

Ini demi memperkuat rantai nilai halal global dan mengimplementasikan jaminan halal sesuai mandat hukum halal Nomor 33 Tahun 2014.

Menurutnya, tahun ini merupakan momentum tepat dalam menginisiasi program di atas melalui agenda ASEAN Chairmanship 2023.

“Akan dimulai antara negara-negara ASEAN dan nonanggota ASEAN lainnya, diikuti oleh negara-negara OKI,” tuturnya.

Jakarta- (11/04/23)- Pemerintah terus mendorong percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia.

Penerbitan izin usaha ini nantinya dapat mempermudah UMK dalam penerbitan sertifikat halal, dan SNI Bina UMK.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan percepatan penerbitan NIB selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini sudah ada 4 juta NIB.

“Perintah bapak presiden sehari 100 ribu (terbit). Dari 4 juta tersebut, 98% itu UMKM,” kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi Produk Halal, Percepatan Penerbitan NIB, dan SNU Bina UMK Bagi Usaha Mikro di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023).

Di sisi lain, dari besaran 98% tersebut yang sudah mendapat sertifikat halal masih sangat minim. Hal ini pun menjadi salah satu PR besar bagi pihaknya bersama Kemenkop UKM.

Selain itu, hambatan lainnya yang juga disinggung Bahlil ialah menyangkut sinergi bersama perbankan.

Fungsi NIB yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kredit usaha rakyat (KUR) hingga saat ini masih belum terwujud.

“Jadi kami sama Pak Teten sama Presiden ngomongnya tiap hari kredit tanpa agunan Rp 25-100 juta, cukup NIB. Ini nggak jalan, jadi kami jangan disuruh nipu tiap hari.

Perbankan ngomong apa masalah kalian supaya tidak ada penipuan struktural,” kata Bahlil.

“Ternyata masih dikenakan jaminan. Jadi UMKM apa yang bisa dijamin? Gerobaknya aja masih utang,” sambungnya.

Selain itu, permasalahan lainnya ialah laju penerbitannya yang hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenkop UKM dalam penyelesaian perkara ini.

Adapun menyangkut NIB ditargetkan pada 2023 mencapai 10 juta. Bahlil mengatakan idealnya target penerbitan sertifikat halal bisa paralel dengan penerbitan NIB.

Oleh karena itu, targetnya pada tahun ini sertifikasi halal juga bisa setara jumlahnya dengan NIB, mencapai 10 juta.

“Kami lagi mencari formulasi dengan langkah strategis apa agar berapa NIB yang keluar, sertifikasi halal sebanyak itu. Yes (10 juta sertifikat halal),” kata Bahlil.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, langkah percepatan penerbitan NIB ini sangat diperlukan untuk mendukung upaya pergeseran UMK dari sektor informal menjadi formal.

Berkaitan dengan sertifikat halal, saat ini total realisasinya baru mencapai 129.206 (0,2%) atau sekitar 1,02 juta produk.

Penerbitan sertifikat halal ini akan terus didorong mengingat hal ini sejalan dengan akan diwajibkannya sertifikasi halal pada 2024 mendatang.

“Sertifikat halal dengan asumsi 100 ribu sertifikat setahun. Ada 64,2 juta UMKM yang butuh sertifikat atau hitungan saya ada 30 juta UMKM yang butuh sertifikasi halal.

Kalau rata-rata 21 hari, normalnya 600 tahun. Keburu kiamat. Ini perlu jalan keluar gimana percepatannya,” katanya.

Di sisi lain, Teten mengatakan seharusnya target penerbitan sertifikat halal ini bisa paralel dengan penerbitan NIB, sehingga harapannya pihaknya bersama Kementerian Investasi/BKPM bisa mencari solusi agar keduanya bisa sama.

Sementara untuk SNI Bina UMK saat ini jumlahnya telah mencapai 62,5 ribu atau sekitar 0,09% dari keseluruhan UMKM.

Untuk kemudahan SNI ini, akan didorong penerapan SNI Bina UMK ini kepada minimal 30% dari yang telah menerbitkan NIB.

Jakarta – (17/04/2023) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus berupaya untuk memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

Hari ini, upaya tersebut dilakukan BPJPH dengan memperluas cakupan kerja sama JPH dengan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan tiga lembaga sekaligus.

Ketiganya adalah Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Penandatangan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Chairman IHLC Sapta Nirwandar, Direktur Utama PT Global Digital Niaga Tbk, Kusumo Martono, dan Direktur Operasional PT PNM Sunar Basuki.

Tampak hadir Sekretaris BPJPH E.A Chuzaemi Abidin, Kepala Pusat Kerjasama JPH Abd Syakur, dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah.

“Kami mengapresiasi komitmen para pihak (Blibli, IHLC dan PNM) untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan Jaminan Produk Halal kita, yang pada hari ini dituangkan melalui perjanjian kerja sama yang telah kita tandatangani bersama,” kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham usai penandatanganan perjanjian kerja sama di Gedung BPJPH, Jl Raya Pondok Gede nomor 13 Jakarta Timur, Rabu (12/4/2023).

Lebih lanjut, Aqil mengakui bahwa cakupan JPH yang begitu luas dan melibatkan banyak pihak, menuntut keterlibatan banyak pemangku kepentingan untuk memainkan perannya sesuai kapasitasnya masing-masing untuk terwujudnya penyelenggaraan JPH yang efektif dan efisien.

Ia juga memastikan bahwa kerja sama dengan ketiga pihak tersebut bisa mendorong program akselerasi sertifikasi halal dan memperkuat ekosistem industri produk halal di tanah air.

“Sinergi ini sangat strategis untuk mengoptimalkan banyak peranan penting. Mulai dari kolaborasi program sosialisasi, edukasi, literasi dan promosi JPH, diskusi dan konsultasi implementasi SJPH, integrasi sistem dan sharing data, pengajuan hingga monitoring proses sertifikasi halal,” ujar Aqil.

“Kerja sama ini juga membuka peluang pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis, pengawasan produk halal, serta program-program lainnya yang disepakati untuk dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.” imbuh Aqil.

Karena banyaknya pihak terkait dalam penyelenggaraan JPH, maka BPJPH mengorkestrasi sinergi ini agar tiap pihak dapat optimal memainkan peranannya.

“Kita punya satu tujuan yang sama, yakni menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal nomor satu dunia,” pungkas Aqil